Friday, October 9, 2026
Ufuk
Timur
Regional

Gubernur John Tabo Serukan Stop Kekerasan, Empat Warga Sipil Tewas dalam Rentetan Serangan KKB di Papua Pegunungan

WAMENA — Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil setelah serangkaian gangguan keamanan di Kabupaten Jayawijaya merenggut sedikitnya empat nyawa. Tiga korban merupakan pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang tewas dalam penembakan di Distrik Muliama, sedangkan seorang sopir angkutan bernama Aris Sanda ditemukan meninggal setelah diserang di jalur Habema.

John menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban dari kalangan masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Ia meminta kekerasan dihentikan dan seluruh pihak bersama-sama menjaga keamanan di delapan kabupaten Papua Pegunungan agar kehidupan masyarakat serta pembangunan tidak terus terganggu.

“Kekerasan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini supaya dihentikan sudah,” kata John dalam keterangan tertulis di Wamena, Selasa, 22 September 2026.

Menurut John, keamanan menjadi prasyarat bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Ia meminta masyarakat tidak terprovokasi dan turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing.

Seruan tersebut muncul di tengah rangkaian kekerasan yang dalam beberapa pekan terakhir menempatkan warga sipil sebagai korban. Aparat keamanan mengaitkan sejumlah kasus tersebut dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB), meski penyidikan terhadap individu yang bertanggung jawab dalam setiap kejadian masih berlangsung.

Tiga Pegawai Pertanian Tewas di Muliama

Peristiwa pertama terjadi pada 9 September 2026 di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal setelah ditembak ketika menjalankan tugas pelayanan pertanian. Aparat menduga serangan tersebut dilakukan kelompok bersenjata.

Para korban merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang bekerja melayani masyarakat, bukan personel yang sedang menjalankan operasi keamanan. Kematian mereka memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), yang menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran atau instrumen dalam konflik bersenjata.

Pemerintah dan aparat keamanan kemudian meningkatkan pengamanan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan sistem perlindungan terhadap masyarakat sipil perlu dievaluasi setelah tiga warga tersebut kehilangan nyawa.

Kasus Muliama memperlihatkan dampak nyata kekerasan terhadap pelayanan publik. Ketika aparatur yang bekerja di sektor pertanian menjadi korban serangan, konsekuensinya tidak hanya dirasakan keluarga korban, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada layanan pemerintah di daerah tersebut.

Aris Sanda Tewas setelah Diserang di Habema

Belum reda duka akibat penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian, kekerasan kembali terjadi beberapa hari kemudian.

Aris Sanda, seorang sopir angkutan asal Sulawesi Selatan, dilaporkan dihentikan dan dibawa kelompok bersenjata ketika melintas di jalur Wamena-Mbua, kawasan Habema, Kabupaten Jayawijaya. Ia kemudian ditemukan meninggal bersama kendaraannya yang terbakar.

Satgas Operasi Damai Cartenz menyatakan masih melakukan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam penembakan warga sipil di dua lokasi di Jayawijaya, termasuk kasus Muliama dan Habema. Personel tambahan juga dikerahkan untuk memperkuat operasi penegakan hukum.

Kematian Aris menjadi sorotan karena pekerjaannya berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan menuju wilayah pedalaman. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai pembunuhan tersebut merupakan ancaman terhadap keselamatan warga sipil dan menegaskan tuduhan apa pun terhadap seseorang tidak membenarkan pembunuhan di luar proses hukum.

Dua kejadian dalam waktu berdekatan itu menyebabkan sedikitnya empat warga sipil kehilangan nyawa: tiga pegawai pemerintah yang menjalankan pelayanan pertanian dan seorang pengemudi yang menjalankan pekerjaan transportasi.

John Tabo: Warga Sipil Jangan Terus Menjadi Korban

John mengaku sedih melihat warga sipil kembali menjadi korban kekerasan. Ia meminta kelompok-kelompok yang berada di kawasan pegunungan maupun hutan menghentikan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

Seruan tersebut penting karena konflik bersenjata tidak berhenti pada kontak antara aparat dan kelompok bersenjata. Ketika kekerasan menjangkau aparatur sipil, pengemudi, pekerja, atau masyarakat biasa, dampaknya merambat pada keluarga korban, pelayanan publik, distribusi barang, perekonomian, hingga rasa aman masyarakat.

John juga menyampaikan pandangannya bahwa terdapat pihak yang tidak menginginkan percepatan pembangunan dan kedamaian di Papua Pegunungan. Namun, ia tidak menyebut pihak tertentu maupun memaparkan bukti yang mendasari penilaian tersebut.

Karena itu, ia mengajak masyarakat di delapan kabupaten Papua Pegunungan menjaga keamanan bersama dan tidak membiarkan kekerasan menghambat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Aparat Buru Pelaku

Satgas Operasi Damai Cartenz hingga 22 September masih melakukan pengejaran terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas serangan di Muliama dan Habema. Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Pol. Faizal Ramadhani menyatakan operasi dilakukan untuk menangkap pihak yang terlibat berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti.

Untuk kasus tiga pegawai Dinas Pertanian, aparat menyatakan penyelidikan telah mengarah pada kelompok bersenjata. Sementara penyidikan terhadap pembunuhan Aris Sanda terus dilakukan untuk memastikan individu yang terlibat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Rentetan kematian warga sipil tersebut menunjukkan besarnya konsekuensi kemanusiaan dari kekerasan bersenjata di Papua Pegunungan. Di balik setiap serangan terdapat keluarga yang kehilangan anggota keluarga, layanan masyarakat yang terganggu, dan warga yang harus menjalani aktivitas sehari-hari dengan kekhawatiran terhadap keamanan.

Seruan John Tabo karena itu menempatkan keselamatan masyarakat sebagai persoalan mendesak: kekerasan harus dihentikan, warga sipil dilindungi, dan pihak yang terbukti melakukan pembunuhan harus diproses melalui hukum agar rangkaian korban tidak terus bertambah.