JAKARTA — TNI menyatakan sejumlah warga sipil yang dilaporkan dibawa kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam kasus penyanderaan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, masih belum kembali. Di antara warga yang terdampak terdapat perempuan, remaja, hingga anak-anak, membuat kasus tersebut kembali menyoroti beratnya dampak kekerasan bersenjata terhadap kelompok sipil yang paling rentan.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas pada Minggu, 20 September 2026, mengatakan warga yang dibawa kelompok bersenjata belum seluruhnya kembali. TNI juga membantah narasi yang mengaitkan anak-anak dengan kegiatan intelijen.
“Iya, itu masih disandera, belum kembali,” kata Nas saat memberikan keterangan di Jakarta.
Menurut Nas, tuduhan yang menyebut warga sipil sebagai mata-mata atau intelijen aparat tidak dapat serta-merta diterima. Ia menegaskan keberadaan anak-anak dalam kelompok warga yang terdampak menjadi alasan klaim semacam itu harus dipertanyakan.
Kasus Jila bermula pada pertengahan Agustus 2026 ketika sembilan perempuan dilaporkan dibawa secara paksa oleh kelompok bersenjata. Kepolisian Resor Mimika ketika itu membenarkan telah menerima laporan mengenai sembilan perempuan yang diduga menjadi korban penyanderaan. Sejumlah korban diketahui masih berstatus pelajar.
Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf Jozanda sebelumnya mengatakan sebagian dari sembilan korban merupakan anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dalam rangkaian kejadian tersebut, orang tua yang berusaha mencegah anak mereka dibawa juga dilaporkan menjadi korban kekerasan. Jozanda menyebut tindakan membawa anak-anak secara paksa sebagai tindakan yang tidak manusiawi.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Papua tidak hanya berdampak pada aparat atau anggota kelompok bersenjata. Perempuan, anak-anak, dan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran turut menghadapi risiko kehilangan kebebasan, kekerasan fisik, hingga terputus dari keluarga dalam waktu panjang.
Satu Selamat, Satu Ditemukan Meninggal
Perkembangan kasus pada September memperlihatkan beratnya kondisi yang dialami para korban.
Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Mimika dan tokoh masyarakat berhasil mengevakuasi Demerina Uamang, salah satu dari sembilan korban, dari Kampung Bela 1, Distrik Alama, menuju Timika pada 14 September 2026. Ia ditemukan setelah bertahan dalam kondisi sulit selama sekitar 20 hari.
Ketika ditemukan, Demerina bersama seorang korban lain bernama Yosina. Namun, Yosina dilaporkan telah meninggal dunia dalam kondisi sangat kurus dan kekurangan asupan makanan. Demerina sendiri ditemukan dalam kondisi lemah sebelum dirawat masyarakat dan kemudian dievakuasi menggunakan helikopter ke Timika.
Keterangan tersebut memberikan gambaran mengenai situasi kemanusiaan yang dialami warga setelah dibawa dari Jila. Selain ancaman kekerasan, para korban harus bertahan di wilayah dengan keterbatasan makanan, akses kesehatan, dan komunikasi dengan keluarga.
Polisi kemudian memprioritaskan pemulihan fisik dan psikologis korban yang selamat sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai apa yang dialaminya selama berada jauh dari keluarga.
Jumlah Korban Belum Kembali Perlu Diklarifikasi
Terdapat perbedaan angka dalam pemberitaan terbaru mengenai jumlah warga yang masih belum kembali.
Sejumlah pemberitaan pada 20–21 September menyebut TNI masih mencari “sembilan anak” atau menyatakan sembilan korban belum kembali. Namun, data sebelumnya dari Satgas Operasi Damai Cartenz menyebut kasus awal melibatkan sembilan perempuan, dengan satu korban telah dievakuasi dalam keadaan hidup dan satu lainnya ditemukan meninggal dunia. Dengan demikian, berdasarkan perkembangan yang diumumkan Satgas ODC pada 14–16 September, tujuh orang dari kelompok awal tersebut masih belum diketahui keberadaannya.
Perbedaan data itu perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari aparat agar tidak menimbulkan kekeliruan mengenai identitas dan jumlah korban yang masih dicari.
Yang telah konsisten dalam berbagai keterangan aparat adalah bahwa sejumlah warga sipil dari kasus Jila masih belum kembali dan operasi pencarian tetap dilakukan. TNI menyatakan kegiatan pengejaran terhadap kelompok bersenjata diperketat, sementara pola operasi secara umum tidak berubah.
Anak-Anak Terseret Konflik
Keberadaan anak-anak dalam rangkaian kasus ini menjadi salah satu aspek paling serius.
Laporan mengenai korban menyebut terdapat anak-anak usia sekolah dasar, remaja perempuan, serta perempuan muda di antara warga yang dibawa kelompok bersenjata. Sejumlah pemberitaan juga menyebut salah satu korban merupakan remaja yang sedang hamil muda.
TNI menolak klaim yang mengaitkan para korban tersebut dengan aktivitas intelijen. Nas mempertanyakan bagaimana anak-anak dapat dituduh sebagai bagian dari jaringan intelijen dan menilai klaim terhadap warga sipil semacam itu digunakan sebagai bentuk intimidasi.
Terlepas dari perbedaan narasi antara aparat dan kelompok bersenjata mengenai sejumlah insiden di Papua, perlindungan terhadap warga sipil—terlebih anak-anak—merupakan prinsip mendasar dalam situasi konflik.
Juru bicara TPNPB Sebby Sambom sebelumnya memberikan versi berbeda mengenai kasus Jila. Ia menyatakan menerima laporan yang berbeda-beda dari jaringan TPNPB dan membantah terminologi penyanderaan. Namun, pada saat pernyataan itu disampaikan, keberadaan seluruh perempuan yang dibawa belum dapat diverifikasi secara independen.
Perbedaan versi tersebut tidak mengubah fakta bahwa para warga telah terpisah dari keluarga dalam waktu panjang dan sebagian belum diketahui keberadaannya.
Kekerasan Berdampak Luas terhadap Jila
Dampak keamanan di Jila juga meluas ke kehidupan masyarakat.
Situasi pascakejadian membuat pelayanan publik terganggu. Guru, tenaga kesehatan, serta sejumlah pegawai distrik sempat dievakuasi demi alasan keselamatan. Warga juga mengalami kesulitan pangan karena aktivitas berkebun terganggu akibat ketakutan dan situasi keamanan.
Pemerintah daerah bersama aparat kemudian mengirim bantuan kebutuhan pokok dan mengerahkan dukungan penerbangan untuk proses evakuasi maupun pelayanan kemanusiaan.
Kasus Jila dengan demikian bukan sekadar perkara penyanderaan. Rangkaian kekerasan tersebut berdampak pada keluarga korban, pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga ketahanan pangan masyarakat.
Di tengah pencarian yang masih berlangsung, keselamatan warga yang belum kembali menjadi prioritas. Pengungkapan keberadaan mereka, proses penyelamatan yang mengutamakan keamanan korban, serta pengusutan terhadap pihak yang bertanggung jawab menjadi penting agar perempuan dan anak-anak tidak terus menjadi korban dalam konflik bersenjata Papua.
Kasus Jila sekaligus menunjukkan konsekuensi paling berat dari konflik berkepanjangan: masyarakat yang tidak terlibat pertempuran justru kehilangan rasa aman, terpisah dari keluarganya, dan dalam kasus tertentu kehilangan nyawa. Perlindungan terhadap warga sipil karena itu harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kepentingan kelompok bersenjata mana pun.