WAMENA — Kepolisian Daerah Papua mencatat sedikitnya 29 orang meninggal dunia akibat gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Pegunungan sepanjang Januari hingga September 2026. Mayoritas korban merupakan masyarakat sipil, yakni 25 orang, sementara empat korban lainnya terdiri atas dua anggota TNI dan dua anggota Polri.
Data tersebut disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige Renwarin dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Rabu, 23 September 2026.
Dalam periode sembilan bulan tersebut, kepolisian mencatat 76 aksi yang dikaitkan dengan KKB, mencakup penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan jalan, penyanderaan, pengancaman, hingga perampasan senjata api.
“Selama periode tersebut tercatat 76 aksi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman dan perampasan senjata api yang dilakukan KKB,” kata Patrige.
Besarnya jumlah korban dari kalangan masyarakat sipil menunjukkan beratnya dampak kekerasan bersenjata terhadap warga yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Dari keseluruhan 29 korban meninggal yang dicatat Polda Papua, 25 di antaranya merupakan warga sipil.
Penembakan hingga Penyanderaan
Catatan kepolisian memperlihatkan bentuk gangguan keamanan tidak terbatas pada kontak senjata dengan aparat.
Penembakan, penganiayaan, pembakaran, penyanderaan hingga pengancaman turut terjadi dalam periode yang sama. Sejumlah aksi tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat maupun aktivitas pelayanan publik di wilayah Papua Pegunungan.
Data terbaru itu muncul setelah beberapa kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil menjadi sorotan sepanjang September 2026.
Di Jayawijaya, tiga pegawai Dinas Pertanian tewas dalam penembakan di Distrik Muliama ketika menjalankan kegiatan pelayanan pertanian. Beberapa hari kemudian, sopir angkutan Aris Sanda ditemukan meninggal setelah mengalami serangan di kawasan Habema.
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang sebelumnya menegaskan keempat korban tersebut merupakan warga sipil dan bukan anggota intelijen sebagaimana tuduhan yang beredar setelah kejadian.
Kasus-kasus tersebut memperlihatkan konsekuensi kekerasan bersenjata tidak hanya dialami aparat keamanan. Pegawai pemerintah, pekerja transportasi, hingga masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari turut berada dalam risiko ketika aksi bersenjata terjadi di sekitar jalur transportasi dan kawasan permukiman.
642 Gangguan Kamtibmas
Selain 76 kejadian yang secara khusus dicatat berkaitan dengan KKB, Polda Papua mencatat secara keseluruhan terdapat 642 kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Pegunungan sepanjang Januari hingga September 2026.
Patrige mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius kepolisian, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan.
Menurut dia, aparat tidak dapat menangani persoalan keamanan sendirian. Penanganannya memerlukan kerja sama Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menyatakan akan melanjutkan penegakan hukum secara profesional dan terukur, sekaligus mempertahankan pendekatan kemasyarakatan melalui program Binmas Noken.
Jalur Antarkabupaten Diperketat
Sejumlah jalur yang dinilai rawan juga menjadi perhatian aparat.
Polda Papua bersama pemerintah daerah berencana meningkatkan patroli dan pengamanan di jalur Wamena–Tolikara, Wamena–Yalimo, Wamena–Lanny Jaya, serta Wamena–Nduga.
Jalur-jalur tersebut memiliki peranan penting bagi mobilitas masyarakat, distribusi barang, pelayanan pemerintahan, serta kegiatan ekonomi antarkabupaten.
Gangguan keamanan pada jalur transportasi berpotensi memberikan efek yang lebih luas daripada kejadian kekerasan itu sendiri. Ketika masyarakat takut melintas, distribusi kebutuhan dapat terganggu dan pelayanan menuju daerah pedalaman menjadi semakin sulit.
Karena itu, kepolisian menyatakan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pendekatan humanis akan dijalankan secara bersamaan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas warga dan pelayanan publik.
John Tabo: Tragedi Kemanusiaan
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo turut menyoroti tingginya korban dari masyarakat sipil.
Menurut John, dinamika keamanan tidak boleh diabaikan karena kekerasan telah menyebabkan korban tidak hanya dari kalangan aparat, tetapi juga masyarakat yang tidak membawa senjata.
John menyebut jatuhnya korban sipil sebagai “tragedi kemanusiaan yang luar biasa” dan meminta pemerintah daerah bersama aparat membangun langkah strategis untuk menangani persoalan keamanan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri para kepala daerah dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Yahukimo.
Warga Sipil Menanggung Dampak Terbesar
Catatan 29 korban meninggal menjadi gambaran mengenai dampak kekerasan selama sembilan bulan pertama 2026. Fakta bahwa 25 korban berasal dari kalangan masyarakat sipil menjadi aspek yang paling menonjol dalam data kepolisian tersebut.
Di balik angka itu terdapat keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, pekerja yang tidak kembali dari tempat tugas, serta masyarakat yang harus menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah ancaman keamanan.
Penembakan, penyanderaan, pembakaran, penganiayaan, dan bentuk kekerasan lain juga dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa ketakutan, terganggunya pelayanan pemerintah, terhambatnya transportasi, hingga berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Polda Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, serta pendekatan kepada masyarakat.
Data Januari–September 2026 itu pada akhirnya menunjukkan persoalan paling mendesak dari konflik bersenjata di Papua Pegunungan: masyarakat yang tidak memegang senjata tetap menjadi kelompok yang menanggung korban jiwa terbesar, sehingga perlindungan warga sipil dan penghentian tindakan kekerasan menjadi kebutuhan utama di wilayah tersebut.